MAJALAH ICT – Jakarta. Penghitungan suara Pemilihan Presiden akan segera memasuki proses penghitungan yang kian krusial, dari tingkat kelurahan, hingga nanti akan akan dihitung secara nasional di Komisi Pemilihan Umum. Direncanakan pada 22 Juli, penghitungan hasil perolehan suara masing-masing pasangan capres-cawapres, akan didapat hasil akhirnya. Dan karena begitu krusial, persoalan peretasan teknologi Informasi yang digunakan KPU perlu diwaspadai.
Karena itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar meminta polisi mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi peretasan terhadap tabulasi nasional dan TI KPU. "Kepolisian harus mengantisipasi agar tidak ada hacker yang mengganggu proses tabulasi nasional dan jaringan TI KPU," ujar Muhaimin.
Muhaimin juga berharap agar polisi mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang bermaksud membuat kericuhan di tengah kondisi yang relatif tenang pasca pemungutan suara. Ditambahkannya, harus ada kerja sama antarpartai pengusung masing-masing capres-cawapres untuk mengawal semua proses penghitungan manual yang dilakukan KPU secara objektif.
Di Indonesia hacker memang menjadi momok tersendiri. Saat ini, posisi Indonesia dalam hal tindak kejahatan cyber terutama peretasan berada di peringkat 3 dunia. Tahun lalu, hacker Indonesia bahkan sempat memproak-porandakan situs-situs penting di Australia.
