MAJALAH ICT – Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring hari melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. Raker ini merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat sebelumnya yang membahas isu khususnya mengenai perkembangan evaluasi implementasi program pembangunan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) dan MLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan). Dan dari hasil kesimpulan, pembahasan PLIK-MPLIK masih akan bersambung ke Raker berikutnya.
Menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota DPR-RI, Menteri Kominfo menanggapinya sebijak dan sekomprehensif mungkin, karena memang hak dan kewajiban dari para anggota DPR RI untuk mengkritisi kebijakan mitra kerjanya. "Bahwasanya ada berbagai permasalahan dalam implementasi PLIK dan MPLIK diakuinya secara terbuka meski tidak seluruhnya permasalahan itu benar adanya. Namun demikian, Menteri Kominfo mengatakan, bahwa tidak ada maksud dari Kementerian Kominfo untuk melakukan kebohongan publik terhadap sejumlah data yang sempat dipertanyakan karena semua yang disampaikannya sudah sesuai dengan fakta. Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo juga sempat membeberkan dampak langsung akibat penghentian pembayaran program PLIK dan MPLIK," jelas Gatot.
Dalam Rapat yang berlangsung sejak jam 13.30 dan berakhir 17.30 WIB dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan, menurut Gatot suasana cukup kritis namun, tetap konstruktif dan penuh dengan nuansa pembahasannya yang obyektif sesuai dengan sudut pandang masing-masing.
"Pada akhir rapat kerja telah disepakati kesimpulannya, pertama, Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo untuk menyampaikan data data lengkap dan komprehensif terkait hasil kerja seluruh Penyedia Jasa Program PLIK MPLIK, dan kedua Komisi I DPR RI bersama Menkominfo sepakat untuk menjadwalkan kembali Rapat Kerka dalam rangka pembahasan evaluasi program PLIK MPLIK dalam waktu dekat," urai Gatot.
