Jalan Panjang Membuat Peta Jalan Penerapan IPv6

MAJALAH ICT – Jakarta. Kementerian Kominfo saat ini sedang melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Kebijakan Roadmap Penerapan internet protocol version 6 (IPv6) di Indonesia yang berlangsung hingga 24 Januari mendatang. Dan merupakan jalan yang panjang yang harus ditempuh untuk membuat peta jalan (roadmap) penerapan IPv6 ini. 

Usaha penerapan IPv6 ke jaringan internet Indonesia telah dimulai sejak tahun 2006. Hingga waktu penyusunan roadmap ini sudah terdapat beberapa pencapaian penting melalui kegiatan-kegiatan yang dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) dengan bantuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan IPv6 Forum Indonesia.

Beberapa kegiatan tersebut yang terekam dari 2006 sampai April 2013 adalah sebagai berikut:

1. IPv6 Trial . Dilaksanakan pada tahun 2006 hingga 2007. Materi trial meliputi pengujian: static dandynamic routing , Domain Name Server ( DNS ) , web , mail , interoperability, tunneling, native looking glass dan Border Gateway Protocol ( BGP ) . Pada tahun 2007, hasil trial dibuka ke publik dengan demo pada acara Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies ( APRICOT ).
2. Pembentukan IPv6 Task Force . Tim Indonesia IPv6 Task Force (ID-IPv6TF) dibentuk oleh Di rektorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi (sekarang Ditjen PPI) pada tahun 2008 dengan melibatkan APJII, perwakilan operator dan pemangku kepentingan dalam industri i nternet. Indonesian Internet Exchange dan Open.
3. Internet Exchange Point . Sebagai bagian dari persiapan Infrastruktur jaringan, kemampuan IPv6 telah diterapkan di Indonesian Internet Exchange dan Open Internet Exchange Point . Best Practice di negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan IPv6 menunjukan bahwa pendekatan top-downdimana peralihan dimulai dari tingkat teratas ( core n etwork ) dan dilanjutkan ke tingkat yang lebih rendah ( end user ) telah terbukti efektif. Dengan demikian, Internet Exchange di Indonesia sudah dapat mengakomodir trafik IPv6 dari dalam ke luar negeri serta sebaliknya.
4. Indonesia IPv6 Tunnel Brokers oleh APJII . Trafik IPv6 dapat melalui jaringan IPv4 melalui infrastruktur Tunnel Broker yang dibangun oleh APJII.
5. Alokasi prefiks IPv6 oleh Indonesia Network Information Center ( IDNIC ). IDNIC sebagai National Internet Registry (NIR) telah mengalokasikan 39 prefiks IP v 6 ke pelaku internet Indonesia berdasarkan permintaan. Sejak tahun 2003, APJII telah memberikan alamat IPv6 untuk keperluan eksperimen ke anggota ISP.
6. Penyegaran IPv6 Task Force . Tingkat kesadaran pemangku kepentingan di industri i nternet, dan terlebih lagi masyarakat, Indonesia akan menipisnya persediaan alamat IPv4 masih rendah. Hal ini tercermin dari lambatnya kemajuan kerja Task Force dikarenakan minimnya partisipasi sejumlah pemangku kepentingan. Oleh karena itu sejak tahun 2010, seiring dengan akselerasi dunia internasional dalam migrasi ke IPv6, Ditjen PPI menyegarkan kembali kinerja ID-IPv6TF. Pada pertemuan pada tanggal 10 Maret 2010 antara Ditjen PPI dan perwakilan i ndustri, PLT Dirjen PPI memerintahkan pembentukan kembali ID-IPv6TF.
7. IPv6 Forum Indonesia . Untuk mendukung penyegaran ID-IPv6TF, dibentuk IPv6 Forum Indonesia yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan dalam industri TIK Indonesia. Forum ini menginduk kepada IPv6 Global Forum. Negara-negara yang membentuk Task Force pada umumnya juga membentuk Forum dan keduanya tergabung dalam satu entitas. Tugas keduanya secara umum adalah sama yaitu mensosialisasikan IPv6 dan mengedukasi industri. Namun menyesuaikan dengan konteks Indonesia, Task Force dan Forum dipisahkan. Task Force adalah gugus tugas bentukan Pemerintah dimana secara hukum keanggotaannya esklusif dan tidak menerima dana dari pihak luar. Sedangkan Forum bersifat cair dan inklusif dalam mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dan industri TIK Indonesia. Dalam fungsinya sebagai pelengkap Task Force , Forum diharapkan mampu mengambil peluang dari dana-dana riset, pendidikan dan sosialisasi dari dalam dan luar negeri. Keanggotaan Forum terbuka untuk perorangan maupun organisasi sebagai pendukung.
8. National IPv6 Summit 2010 . Pada bulan Desember 2010, Ditjen Postel menggelar sebuah konferensi IP v 6 tingkat nasional untuk pertama kalinya. Konferensi ini dikolaborasikan dengan Rakernas APJII dan dikemas dalam National IPv6 Summit yang akan berlangsung selama dua hari di Bali. Praktisi-praktisi dunia dari IPv6 Forum, APNIC, AP IPv6, dan Tim Task Force dari negara-negara sahabat akan hadir dan turut memberikan kontribusi. Agenda ini memiliki nilai strategis, oleh sebab itu agenda ini dijadikan sebagai ajang deklarasi tekad Indonesia untuk kesiapan IPv6 di jaringannya pada 2010. Deklarasi ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi Indonesia dalam usaha menerapkan IPv6 selama beberapa tahun terakhir. Hasil dari agenda ini adalah Deklarasi Bali yang berisikan penandatanganan kesiapan industri TIK Indonesia akan implementasi IPv6 yang diwakili oleh pemain utama penyedia layanan internet di level nasional dan daerah serta perwakilan akademisi.
9. National Seminar on IPv6 Awareness for Government Agency, Mei 2011. Diselenggarakan di Jogja dan dihadiri hampir 200 peserta dari ISP lokal dan perwakilan departemen dan pemerintah daerah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan awareness akan IPv6 di level ISP daerah dan institusi pemerintah.
10. World IPv6 Day and Exbition, 8 Juni 2011 . Dalam rangka menyemarakkan World IPv6 Day , Telkom didukung ID- IPv6TF menyelenggarakan Widex 2011 sebagai sarana pengetesan interoperabilitas antar perangkat jaringan terhadap IPv6. Dalam acara tersebut, ditandangani kembali kesiapan beberapa perusahaan penyedia layanan internet akan implementasi IPv6, dikenal sebagai Deklarasi Bandung.
11. National IPv6 Summit, Desember 2011 . Diselenggarakan kembali di Bali dengan fokus pada penyerahan sertifikasi asesmen IPv6 fase 1 sekaligus pelaporan kegiatan Gugus Tugas IPv6 kepada Dirjen PPI .
12. Pertemuan dengan vendor perangkat jaringan dan end user , Juni 2012 . Diselenggarakan atas permintaan para deklarator penyedia layanan internet sebagai usaha untuk mendorong vendor agar lebih siap menyediakan perangkat yang sudah siap IPv6. Dalam pertemuan ini disimpulkan bahwa vendor perangkat jaringan sudah 100% siap, namun vendor perangkat lunak dan vendor CPE masih terbatas kesiapannya. Untuk itu dibutuhkan aturan dari Kominfo untuk memaksa mereka menyiapkan produk yang sudah siap IPv6.
13. Assessmen IPv6 (2011 – 2013 ). Sebagai pertanggungjawaban atas penandatanganan Deklarasi Bali dan Bandung, diadakan kegiatan asesmen kesiapan. Asesmen ini dilakukan dalam 3 fase: fase 1 hanya untuk kesiapan jaringan internal, fase 2 sudah berbicara kesiapan layanan IPv6 kepada pelanggan korporat, dan fase 3 akan melihat kesiapan industri pada layanan IPv6 kepada pelanggan retail.