MAJALAH ICT – Jakarta. Jika sebelumnya mengkritisi proses pemilihan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang dinilai dinilai tidak transparan, Paguyuban BRTI yang dibentuk oleh peserta seleksi BRTI periode 2015-2018, menyatakan siap mendukung KRT BRTI. Tujuannya agar kesejahteraan rakyat terwujud melalui teknologi telekomunikasi yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Dengan paguyuban ini, kita bisa menjadikan BRTI memiliki fungsi yang optimal dalam mengawasi, mengatur, dan mengendalikan jasa dan pelayanan telekomunikasi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Anggota Paguyuban BRTI Kamilov Sagala.
Kamilov yang juga mantan Anggota KRT BRTI mengatakan, peran serta Paguyuban BRTI dapat dioptimalkan dalam mengawal berbagai kebijakan strategis di bidang telekomunikasi. Khususnya untuk memberikan berbagai pandangan dan perspektif komprehensif dari luar lembaga BRTI. Sehingga, kata dia, anggota KRT BRTI memiliki tambahan panduan yang saling melengkapi terhadap isu-isu telekomunikasi yang tengah dibahas dan memerlukan regulasi tepat guna dan efektif.
“Saya juga usul, ada pertemuan rutin untuk menilik suatu kebijakan terkait isu-isu penting seputar telekomunikasi, karena banyak hal-hal yang bisa dilihat dari luar BRTI. Itu bisa jadi suatu panduan bagi kawan-kawan KRT untuk melengkapi isu-isu yang tengah dibahas dari perspektif yang berbeda,” ungkap dia.
Tingkatkan SDM
Senada dengan itu, Anggota Paguyuban BRTI lainnya, Bernaridho Hutabarat menyatakan siap mendukung KRT BRTI periode 2015-2018 untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Utamanya, dalam menghadapi berbagai persaingan global yang harus dilalui menuju kemandirian sektor telekomunikasi Indonesia.
Menurut Bernaridho, upaya meningkatkan SDM di Indonesia harus didasarkan pada perencanaan yang matang untuk meningkatkan nilai tambah bagi bangsa. Sehingga kedepan, ucap dia, Indonesia memiliki ketersediaan SDM handal dalam sektor telekomunikasi.
“Masyarakat kita harus menguasai hal-hal yang seharusnya dikuasai. Dan kini saya menguasai sekali cara-cara dan strategi untuk meningkatkan SDM di negeri ini, utamanya di BRTI ini. Saya siap untuk ikut membangun negeri ini,” papar dia.
Sementara itu, Anggota KRT BRTI periode 2015-2018 Taufik Hasan menyambut baik dukungan Paguyuban BRTI untuk bersama meningkatkan pelayanan sektor telekomunikasi bagi masyarakat.
“Atas nama kita semua, saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan Paguyuban. Kami menerima masukan-masukan penting dari rekan-rekan Paguyuban yang mewakili unsur masyarakat,” jelas dia.
Taufik menuturkan, selama seminggu menjalankan tugas KRT BRTI, pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian serius. Diantaranya adalah pertama, peluang besar yang dimiliki oleh industri telekomunikasi khususnya lembaga penyiaran agar menjadi industri yang lebih efisien. Melalui perubahan yang cepat dan drastis, ucapya, lembaga penyiaran dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, lanjutnya, masalah netralitas terkait pelayanan over the top (OTT), yang saat ini merupakan ancaman bagi industri telekomunikasi nasional. Pasalnya, layanan OTT seperti yang diberikan oleh Skype, Line, WhatsApp dan yang lainnya, sebenarnya tidak banyak memberikan nilai kepada industri telekomunikasi.
“Memang masyarakat diuntungkan karena banyak diantara OTT itu yang memberikan layanan gratis. Namun sebenarnya OTT itu perlu diatur secara ketat karena dampaknya bisa negatif bagi industri telekomunikasi nasional,” jelas Taufik.
Anggota KRT BRTI lainnya, Muhammad Imam Nashiruddin menilai, industri telekomunikasi nasional sangat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Apalagi, katanya, realita yang terjadi mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan terus menurun.
“Padahal Presiden Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi bisa naik jadi 7%, namun faktanya hanya 4,5%. Artinya sebenarnya, ICT ini bisa men-drive perekonomian lebih tinggi, sebagaimana terbukti di Jepang, Korea, dan negara-negara lain,” kata Imam.
Terkait permasalahan mendesak di sektor telekomunikasi, Imam menambahkan permasalahan ketiga adalah, masih banyaknya SDM asing yang dipekerjakan di industri telekomunikasi nasional. Sementara itu, disisi lain Indonesia segera menikmati bonus demografi yang seharusnya menjadi SDM handal di berbagai sektor industri, termasuk telekomunikasi.
Keempat, mendorong terciptanya kerjasama sinergi di sektor telekomunikasi agar tidak terjadi duplikasi investasi yang berujung pada kerugian bagi industri nasional. Sebab, saat ada duplikasi investasi terjadi maka industri telekomunikasi nasional akan bersaing ketat, dan akhirnya akan mengalami kerugian bersama.
Intinya, tambah Imam, teknologi telekomunikasi harus memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, teknologi juga harus membuat hidup lebih mudah, masyarakat bisa mandiri, dan berdaulat di negeri sendiri.
“Jadi BRTI harus mampu menjadi wakil dari masyarakat untuk menggerakkan industri supaya sehat dan bermanfaat bagi bangsa ini. Semoga Paguyuban BRTI ini bisa memberikan manfaat bagi bangsa kita,” tegas Imam.
